Tugas Pokok

10 Jun 2016
3491 times

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  6. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  9. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  10. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  11. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  3. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  4. bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  6. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penangan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  7. dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  3. penyusunan pedoman pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  6. pengawasan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Terwujudnya Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Sosial Melalui Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Photo Gallery