Tugas Pokok

10 Jun 2016
2991 times

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,
  2. Pengelolaan administrasi kepegawaian,
  3. Pengelolaan administrasi keuangan,
  4. Pengelolaan administrasi perlengkapan,
  5. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol,
  6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
  7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
  8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas,
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial.

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
  2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
  3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
  4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
  5. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas adat terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  3. Pemberian Bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  5. Pengawasan penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan social bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta pengelolaan sumber dana sosial.

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh mastarakat ;
  2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh mastarakat ;
  3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh mastarakat ;
  4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh mastarakat ;
  5. Pengawasan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh mastarakat ;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial.

  1. Pelaksanaan kebijakn teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial ;
  2. Penyusunan pedoman pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial ;
  3. Pemberian bimbingan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial ;
  4. Pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial ;
  5. Pengawasan penyelenggaraan pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial ;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Terwujudnya Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Sosial Melalui Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Photo Gallery