Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  3. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  4. bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  6. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

  1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ;
  2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
  3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

    .

  • menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
  • menyiapkan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Penangan Fakmis & Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas :
  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin ;
  2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
  • menyiapkan bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
  • menyiapkan bahan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial TKSK serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikanterhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, TKSK serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organanisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, TKSK serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, orgnanisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, TKSK serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat serta restorasi sosial;
  • menyiapkan bahan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/ mahasiswa, guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, WRSE, Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, WRSE, Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, WRSE, Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, WRSE, Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, WRSE, Keluarga Rentan dan Komunitas Terpencil; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  3. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
  • menyiapkan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

  • Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolahan sumbar dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;
  • Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolahan sumbar dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;
  • Memberikan bimbingan teknis pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolahan sumbar dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;
  • Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolahan sumbar dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;
  • Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
  • menyiapkan bahan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam rangka pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan sosial dan intervensi psikososial serta latihan keterampilan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  3. penyusunan pedoman pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  6. pengawasan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

    .

Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

  1. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  2. Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial;
  3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan pengembangan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan pengembangan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan perumusan pedoman pengembangan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial; dan
  • menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

  • menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
  • menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas LKS melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
  • menyiapkan bahan pelaksankan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas LKS melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
  • menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas LKS melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas LKS melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas LKS melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring; dan
  • menyiapkan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sekretariat

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mmerencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan; d.pengelolaan
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  6. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  9. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  10. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  11. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretaris, terdiri atas:

  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Sub Bagian Penyusunan Program
  3. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

  • menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  • menyusun perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
  • melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
  • membantu penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

  • menyiapkan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
  • menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Terwujudnya Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Sosial Melalui Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Photo Gallery