Gus Ipul Hadiri Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Hotel Savana Malang Featured

15 Mar 2016
938 times

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengajak kepada kabupaten/kota di Jatim untuk menyukseskan program Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Lembaga ini untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial khusunya kepada anak terlantar seperti yatim, piatu, yatim-piatu dan anak dhuafa.

“Sampai saat ini LKS ini telah terbentuk sekitar 2.118 lembaga dan tersebar di kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya saat membuka Rapat Singkronisasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, Selasa (14/3).
Ia mengatakan, LKS-LKS dalam peranannya akan memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialn (PMKS) secara berkelanjutan. Bedasarkan data dari Dinas Sosial kabupaten/kota sampai tahun 2015 jumlah PMKS di Jatim sebanyak 906.827 jiwa meliput penyandang masalah fakir miskin, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, korban traficking, tindak kekerasan hingga NAPZA.
Tak hanya itu, Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan PMKS yang menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah provinsi dan berasal dari jenis ketunaan sosial sebanyak 10.545 jiwa. “Semua jenis PMKS tersebut merupakan kelompok warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar guna pengembangan dirinya. Maka, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengurangi dan mengatasi persoalan tersebut melalui LKS-LKS yang ada,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun saat ini kita hidup di zaman modern dan kemewahan namun pemerintah meyakini bahwa kultur masyarakat Jatim masih mampu menyaring terhadap faham-faham yang bersifat individualis. Keyakinan tersebut tentu di dasarkan pada suatu kenyataan bahwa nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial masih menjadi wujud dari kearifan lokal di Jatim.
Nilai-nilai tersebut, akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila regulasi dari pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran. Regulasi pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan serta kemudahan untuk turut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Wujud dari pelaksanaan regulasi tersebut, tambah Gus Ipul dapat dilakukan dengan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi LKS, akreditasi, sertifikasi serta dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. “Regulasi tersebut diharakan dapat menjadikan kepedulian sosial masyarakat secara baik sehingga dapat menjangkau pelayanan di daerah secara luas, profesional dengan lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, maka perlu adanya keterpaduan gerak langkah yang tentu di dahului dengan kesamaan persepsi dan pemahaman tentang sistem penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. “Sistem penyelenggaraan pelayanan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi dari berbagai unsur penyelenggara pelayanan baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu,” harapnya.
Kadinsos Prov. Jatim Dr. Sukesi Apt, MARS melaporkan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terkait arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang program prioritas tahun 2016 bedasarkan isu-isu strategis,” ungkapnya.

Selain itu, tujuan dari pelaksanaan ini yakni mensinergikan arah kebijakan dan program kesejahteraan sosial tahun 2016 yang di dukung oleh Bapeda kabupaten/kota terkait program pembangunan kesejahteraan sosial yang diimplementasikan dalam renstra 2015-2019. “Hasil yang diharapkan dari ke semuanya ini terwujudnya kesatuan pemahaman sekaligus kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Jatim bedasarkan program prioritas tahun 2017 sesuai isu-isu strategis,” pungkasnya.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Terwujudnya Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Sosial Melalui Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Photo Gallery