skipper

skipper

BIMTEK APLIKASI SIKDA 2K17

AULA DINAS SOSIAL PROV.JATIM NOVEMBER 2016

 

INSTALLER APLIKASI

INSTALLER DATABASE

DATABASE

Kontingen Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jatim berhasil menjadi juara umum dalam Jambore Nasional Tagana di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta 6-9 Desember. Tim Jatim berhasil menjuarai empat jenis perlombaan tentang kebencanaan.
Kepala Bidang Data, Informasi, dan Komunikasi Tagana Jatim, Ibrahim Dasilva, Rabu (8/12) mengatakan, empat jenis perlombaan yang dimenangkan meliputi lomba penyediaan dapur umum, manajemen penanggulangan bencana, horizontall rescue, dan pusdalop atau teknik komunikasi di lokasi bencana.
Dikatakannya, saat berangkat ke Jakarta, kontingen Jatim sebelumnya tidak sempat latihan. Pasalnya selama beberapa minggu sebagian besar anggotanya diperbantukan di Gunung Merapi untuk membantu kegiatan evakuasi. “Sehari pulang dari Yogjakarta, kami langsung berangkat ke Jakarta,” katanya.
Meski tidak sempat latihan, sebagian besar anggota optimistis akan menjuarai beberapa jenis perlombaan. Kebiasaan melakukan evakuasi dan kesiapsiagaan di daerah-daerah rawan bencana, menjadi bekal utama untuk menjuarai Jambore ini.
Tahun ini adalah juara umum ketiga kalinya yang diraih. Sebelumnya, pada tahun 2006 dan 2008 kontingen Jatim telah berhasil menjadi juara umum. “Pada tahun 2009, kami gagal menjadi juara umum karena dimenangkan kontingen asal Jawa Barat,” katanya.
Pada Jambore tahun ini, Jatim hanya mengirimkan 30 pasukan. Dari jumlah tersebut 10 pasukan diberangkatkan lebih awal. Kesepuluh pasukan mengikuti pembekalan tentang materi kebencanaan, yakni bekal menjadi tim khusus. “Tim ini nantinya akan menjadi pasukan reaksi cepat atau pasukan inti di tiap-tiap Tagana provinsi,” katanya.
Kegiatan Jambore ini adalah sebagai rangkaian peringatn Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2010. Setiap tahunnya kegiatan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan materi kebencanaan yang dimiliki oleh pasukan Tagana.
Jambore ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali peran dan fungsi Tagana sebagai relawan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Selain itu, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan personil dan memperkuat jaringan secara sistematis dan terpadu.
Jatim saat ini memiliki 1.410 pasukan Tagana yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Meliputi Kota Surabaya 278 orang, Kabupaten Malang 150 orang, Kabupaten Pasuruan 98 orang, Kota Batu 50 orang, Sumenep 62 orang, Ponorogo 64 orang, dan Sidoarjo 98 orang.
Tagana adalah tenaga inti Kementerian Sosial yang menjadi ‘leading sector’ dalam penanganan bencana. Kemampuan dan keterampilan Tagana perlu terus ditingkatkan. Melalui Jambore tersebut, pemerintah berusaha memiliki pasukan khusus yang terampil menangani korban gempa, banjir, longsor, dan lainnya. (jal)

Sumber

Berdasarkan surat nomor 464/2399/102.006/2016 ,perihal pelaksanaan kegiatan olympiade pahlawan indonesia dapat di informasikan bahwa baik itu surat & syarat ketentuan dapat di download di bawah ini :

 

1. surat

2. syarat&ketentuan (1 & 2)

 

 

 

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  6. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  9. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  10. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  11. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  3. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  4. bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
  6. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penangan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  7. dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  3. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  6. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  3. penyusunan pedoman pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  4. pemberian bimbingan teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  6. pengawasan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VISI

“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih sejahtera, PSKS lebih kuat dan berdaya”.

MISI  
a. Menyediakan Pelayanan  Sosial bagi PMKS berbasis Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan sosial.
b. Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tiada Kemenangan tanpa pengorbanan Tiada amal tanpa keikhlasan Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama Marhaban Ya Ramadhan

Sa'adah, warga Dusun Kalisanget, Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan terharu saat Menerima Bantuan RS-RTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) dari Kementerian Sosial RI (01/05/2016).(JM)

Terwujudnya Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Sosial Melalui Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Photo Gallery