66

Gelar Rakor Kemitraan, Dinsos Integrasikan OPD dan Stakeholder Penanganan Kessos di Jatim

Dinas Sosial (Dinsos) Prov. Jatim kini terus berupaya melakukan penanganan kesejahteraan sosial secara terintegratif, sinergis dan berkesinambungan, baik antara lembaga pemerintah, kalangan akademisi, praktisi maupun stakeholder lainnya.

Salah satu upaya itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Konsolidasi Kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digelar di Malang, 12-13 Maret 2020.

Kepala Dinsos Jatim, Alwi, dalam sambutan pembukaan Rakor tersebut, Kamis (12/3), mengungkapkan, pembangunan kesejahteraan sosial selama ini masih fokus pada pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan pangan non tunai, bansos, penanggulangan bencana dan pelayanan disabilitas dan rehabilitasi sosial di 30 UPT Dinas Sosial Prov. Jatim.

Sementara, hasil penelitian Litbangsos menyebut, kegiatan tersebut kurang berdampak kepada perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan langkah itu berpotensi membuat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi ketergantungan kepada bantuan pemerintah.

Karenanya, saat ini PMKS yang disinyalir menjadi stigma sebagai penyandang sudah diganti nama menjadi PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Atas kondisi itulah, Kadinsos Alwi memandang sudah saatnya Jatim melaksanakan arah baru kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial (Kessos) yang mempunyai karakteristik bersifat multi paradigma sejalan dengan ideologi politik, kedudukan dan peran masyarakat, penguasaan metodologi berorganisasi serta kebutuhan kerjasama lintas disiplin dan lintas profesi.

"Arah baru kebijakan kessos ini, selanjutnya perlu strategi-strategi yang cepat, tepat dan komprehensif yang dapat diimplementasikan untuk menjamin keadilan akses dan tentu harus bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Karena itu, pendekatan pembangunan sosial modern diharapkan dapat membantu individu dalam menangani berbagai permasalahan, seperti, kurangnya keterampilan dan kurangnya percaya diri. Sebab, permasalahan itu diyakini akan menambah pengangguran jangka panjang karena sulitnya penempatan kerja.

Dalam kaitan itulah, Dinsos Jatim menganggap perlunya konsolidasi program lintas sektor yang terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Harapannya, melalui rakor konsolidasi kerjasama penyelenggaraan kessos ini, partisipasi dan keikutsertaan semua stakeholder terkait bisa mengawal pembangunan kesejahteraan sosial dari hulu ke hilir.

"Dengan begitu, pemerintah daerah akan dapat mengatasi kesenjangan sosial dan mampu menyediakan pondasi keamanan, sehingga dapat menjalankan sistem pendekatan developmental dalam pembangunan sosial," harap mantan Kepala Bakorwil Pamekasan ini.

Rencananya, dalam rakor kemitraan kali ini juga akan dilakukan pemetaan kekuatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah kesejahteraan sosial. Pemetaan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi bersama dalam rangka membangun kerangka kelembagaan yang terintegratif.

Dalam Rakor ini, masing-masing juga akan membagi peran sesuai dengan tanggung jawab multi-stakeholder, menggalang kekuatan bersama menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan menjalin kerjasama kemitraan pelaksanaan pembangunan sosial bersama seluruh stakeholder terkait. 

Pelaksanaan kegiatan rakor kali ini juga menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya, Ir Misbahul Huda MBA (Dirut PT Samudra Berlian Utama), Dr  Oetami Dewi (Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jogyakarta) dan Ariyono Setiawan ST, MT (Businessman Creative Eks Klien). (yus)

Related Comments



Atasi Kelangkaan APD, Dua UPT Dinsos Jatim Produksi Sendiri Masker Corona

Dinsos Jatim Siaga Hadapi Covid-19

Bersinergi dengan Pemdes, Pensosmas Banyuwangi Gelar Aksi Cegah Covid-19

Gandeng Dinsos Jember, TKSK Ambulu Lakukan Penjemputan ODGJ yang Alami Laka Lantas di Probolinggo

Kadinsos Minta TKSK Jadi Pionir Penanganan Corona di Level Kecamatan