27

2,3 Juta PBI-JKN di Jatim Dihapus, Khofifah: Verivali Harus dari Desa/Kelurahan

Selama kurun 2019 lalu, jumlah warga Jatim yang dinonaktifkan dari database penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan) ternyata telah mencapai 2.363.952 jiwa. Padahal sampai Oktober 2019, data itu masih sekitar 1,2 juta jiwa.

Ironisnya, sebanyak 10 kabupaten/kota di Jatim justru tidak melakukan pemutakhiran data tersebut melalui proses verifikasi dan validasi (Verivali). Akibatnya, ribuan warga di 10 daerah tersebut terancam tak akan mendapat akses PBI JKN sepanjang tahun ini.

Kesepuluh daerah tersebut, yakni, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Pamekasan, Sampang, Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu dan Kota Surabaya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Jaminan Sosial PBI-JKN di Surabaya, Rabu (19/2/2020) pun terlihat 'gemes' dengan 10 daerah yang tak meng-update data PBI JKN hingga saat ini. Sebab, update data itu, menurutnya, merupakan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Undang-undang ini belum direvisi lho. Kasihan rakyatnya kalau mereka tahu," ujar Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini pun menekankan akan pentingnya verifikasi dan validasi data warga yang seharusnya terdaftar sebagai PBI.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Prof Fahmi Dirut BPJS, kalau ada yang masih aktif tapi ter-delete di master file cepat dikoordinasikan, itu bisa di-undo (dibatalkan), gitu," ujarnya.

Ia lalu menjelaskan, dalam pasal 8 UU nomor 13/2011 sudah diterangkan siapa yang bertugas melakukan verivali, yakni, kades atau lurah. Hasil itu lalu dilaporkan secara berjenjang kepada camat, bupati, gubernur, lalu menteri yang menangani kesejahteraan sosial.

"Siapa yang nyuruh itu? Ya, undang-undang. Adakah kepala desa atau lurah yang melakukan update itu secara kontinyu? Kalau yang dikeluhkan soal dana, saya kira sekarang sudah ada dana desa. Kalau keluhannya SDM, sekarang sudah ada pendamping desa," sanggahnya.

Karena itulah, ia berharap semua kabupaten/kota untuk segera, bersama-sama melakukan verivali terhadap data PBI JKN.

Khusus kepada kepala desa dan lurah, khofifah meminta agar mereka bisa memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dalam melakukan verifikasi dan validasi data warganya.

"Hari ini kan mereka (para penerima PBI) sudah cukup banyak yang menggunakan digital IT. Saya khawatir kalau koordinasinya tidak sinergis, mereka tidak tahu harus melapor ke mana," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengapresiasi upaya Dinsos Jatim yang telah mempertemukan dinas sosial, dinas kesehatan dan pengelola BPJS se-Jatim untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data PBI JKN.

"Koordinasi-koordinasi seperti ini mudah-mudahan ditindaklanjuti di masing-masing kabupaten/kota. Agar Jatim segera punya big data untuk program-program semacam PIB JKN ini," harapnya. (yus)

Related Comments



Atasi Kelangkaan APD, Dua UPT Dinsos Jatim Produksi Sendiri Masker Corona

Dinsos Jatim Siaga Hadapi Covid-19

Bersinergi dengan Pemdes, Pensosmas Banyuwangi Gelar Aksi Cegah Covid-19

Gandeng Dinsos Jember, TKSK Ambulu Lakukan Penjemputan ODGJ yang Alami Laka Lantas di Probolinggo

Kadinsos Minta TKSK Jadi Pionir Penanganan Corona di Level Kecamatan